Tutup

RENSTRA BADAN KEUANGAN

Visi Polewali Mandar Maju Rakyat Sejahtera
Misi  
  Tujuan dan Sasaran Indikator Satuan Target
1 2 3 4 5
1.4 Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern
Tujuan RPJMD :
1.4.1 Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Modern
1.4.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi angka 62,18 63,09 71 75 81
Sasaran RPJMD :
1.4.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
1.4.1.1.1 Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) predikat BB BB BB A A
1.4.1.1.2 Opini Pengelolaan Keuangan opini WTP WTP WTP WTP WTP
1.4.1.1.3 Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) angka 3,308 3,038 3,114 3,152 3,152
Tujuan Renstra :
24.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
24.1.1 Opini Pengelolaan Keuangan predikat WTP WTP WTP WTP WTP
Sasaran Renstra :
24.1.1 Meningkatnya Tertib Tata Kelola keuangan daerah
24.1.1.1 Persentase tertib penganggaran persen 85 87 88 89 90
24.1.1.2 Persentase tertib perbendaharaan persen 92 93 94 95 96
24.1.1.3 Persentase tertib barang daerah persen 92,44 94,06 95,67 97,28 98,89
24.1.1.4 Persentase tertib akuntansi dan pelaporan keuangan persen 100 100 100 100 100
Sasaran Program :
1.4.1.1.3 meningkatnya kualitas penganggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan pelaporan
1.4.1.1.3.1 Persentase penganggaran yang tersusun tepat waktu persen 66,67 66,67 66,67 66,67 77,78
1.4.1.1.3.2 Persentase pencairan belanja tepat waktu persen 83 83 83 85 87
1.4.1.1.3.3 Persentase laporan keuangan daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100 100
Sasaran Kegiatan :
1.4.1.1.3.24.1 Meningkatnya Kualitas Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
1.4.1.1.3.24.1.1 Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Dokumen Penganggaran Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 88.89 91.11 93.33 95.56 97.78
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.4.1.1.3.24.1.1 Tersusunnya KUA dan PPAS
1.4.1.1.3.24.1.1.1 Jumlah KUA dan PPAS yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu dokumen 2 2 2 2 2
1.4.1.1.3.24.1.2 Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
1.4.1.1.3.24.1.2.1 Jumlah Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu dokumen 2 2 2 2 2
1.4.1.1.3.24.1.3 Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
1.4.1.1.3.24.1.3.1 Jumlah Rancangan Perda/Perbup Tentang APBD yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu dokumen 2 2 2 2 2
1.4.1.1.3.24.1.4 Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD
1.4.1.1.3.24.1.4.1 Jumlah Rancangan Perda/Perbup Tentang Perubahan APBD yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu dokumen 3 3 3 3 3
1.4.1.1.3.24.1.5 Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
1.4.1.1.3.24.1.5.1 Jumlah Regulasi Pengelolaan Keuangan dokumen 2 2 2 2 2
1.4.1.1.3.24.1.6 Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
1.4.1.1.3.24.1.6.1 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota orang
1.4.1.1.3.24.1.7 Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD
1.4.1.1.3.24.1.7.1 JUmlah RKA-SKPD yang Diverfikasi dokumen
1.4.1.1.3.24.2 Meningkatnya Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah
1.4.1.1.3.24.2.1 Persentase administrasi pencairan belanja sesuai standar tepat waktu 83 83 85 85 90
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.4.1.1.3.24.2.1 Meningkatnya Tertib Pengelolaan Kas Daerah
1.4.1.1.3.24.2.1.1 Jumlah Laporan Kas Daerah yang dikelola dokumen 48 48 48 48 48
1.4.1.1.3.24.2.2 Meningkatnya Tertib Pengelolaan Dana Transfer
1.4.1.1.3.24.2.2. Jumlah Jenis Dana Transfer yang dikelola jenis 30 30 30 30 30
1.4.1.1.3.24.2.3 Meningkatnya tertib Gaji Perangkat Daerah dan tertib Administrasi SP2D
1.4.1.1.3.24.2.3.2 Jumlah Daftar Gaji SKPD yang di Terbitkan dokumen 658 658 658 658 658
1.4.1.1.3.24.2.4 Meningkatnya Tertib SPM
1.4.1.1.3.24.2.4.1 Jumlah Rekomendasi SPM yang diterbitkan dokumen 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800
1.4.1.1.3.24.2.5 Meningkatnya Kapasitas Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah
1.4.1.1.3.24.2.5.1 Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan yang Mendapatkan Penguatan Kompetensi Pengelolaan Keuangan Daerah orang 50 50 50 50 50
1.4.1.1.3.24.2.6 Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
1.4.1.1.3.24.2.6.1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dokumen
1.4.1.1.3.24.2.7 Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
1.4.1.1.3.24.2.7.1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya dokumen
1.4.1.1.3.24.2.8 Terlaksananya Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
1.4.1.1.3.24.2.8.1 Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) laporan
1.4.1.1.3.24.2.9 Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
1.4.1.1.3.24.2.9.1 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait dokumen
1.4.1.1.3.24.2.10 Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
1.4.1.1.3.24.2.10.1 Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota orang
1.4.1.1.3.24.3 Meningkatnya Kualitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
1.4.1.1.3.24.3.1 Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100 100
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.4.1.1.3.24.3.1 Meningkatnya Tertib Akuntansi Keuangan Daerah
1.4.1.1.3.24.3.1.1 Jumlah dokumen akuntansi keuangan daerah diterbitkan sesuai standar dan tepat waktu dokumen 2 2 2 2 2
1.4.1.1.3.24.3.2 Tertibnya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
1.4.1.1.3.24.3.2.1 Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi keuangan sesuai standar dan tepat waktu dokumen 195 195 195 195 195
1.4.1.1.3.24.3.3 Meningkatnya Tertib Laporan Berkala Keuangan Daerah
1.4.1.1.3.24.3.3.1 Jumlah Laporan Keuangan Berkala Kabupaten yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu laporan 17 17 17 17 17
1.4.1.1.3.24.3.4 Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Tahunan
1.4.1.1.3.24.3.4.1 Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu laporan 2 2 2 2 2
1.4.1.1.3.24.3.5 Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan
1.4.1.1.3.24.3.5.1 Jumlah Regulasi Pertang-gungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun dokumen 2 2 2 2 2
1.4.1.1.3.24.3.6 Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
1.4.1.1.3.24.3.6.1 Jumlah Sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah kali 2 2
1.4.1.1.3.24.3.7 Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
1.4.1.1.3.24.3.7.1 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota orang
1.4.1.1.3.24.3.8 Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
1.4.1.1.3.24.3.8.1 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah laporan
1.4.1.1.3.24.3.9 Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
1.4.1.1.3.24.3.9.1 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban dokumen
1.4.1.1.3.24.3.10 Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
1.4.1.1.3.24.3.10.1 Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran laporan
1.4.1.1.3.24.3.11 Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
1.4.1.1.3.24.3.11.1 Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi laporan
1.4.1.1.3.24.3.12 Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
1.4.1.1.3.24.3.12.1 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dokumen
1.4.1.1.3.24.4 Meningkatnya Tertib Pengelolaan Belanja Transfer
1.4.1.1.3.24.4.1 Persentase Tertib Pengelolaan Belanja Transfer persen
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.4.1.1.3.24.4.1 Terkelolanya Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
1.4.1.1.3.24.4.1.1 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat jenis
1.4.1.1.3.24.4.2 Terkelolanya Dana Transfer ke Desa
1.4.1.1.3.24.4.2.1 Jumlah Desa yang Memperoleh Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa desa/kel - - - 144 144
1.4.1.1.3.24.4.3 Terkelolanya Dana Darurat Mendesak
1.4.1.1.3.24.4.3. Jumlah Jenis Belanja Tidak Terduga jenis 2 2 2 2 2
1.4.1.1.3.24.5 Optimalnya Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah
1.4.1.1.3.24.5.1 Presentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Aplikasi E-Budgeting persen 100 100 100 100 100
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.4.1.1.3.24.5.1 Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
1.4.1.1.3.24.5.1.1 Jumlah Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Aplikasi E-Budgeting OPD 45 45 45 45 45
1.4.1.1.4 Meningkatnya Kualitas Manajemen Aset Daerah
1.4.1.1.4.1 Persentase pengelolaan BMD sesuai Standar persen 97,78 97,79 97,78 97,78 100
Sasaran Kegiatan :
1.4.1.1.4.24.1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BMD
1.4.1.1.4.24.1.1 Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam tata kelola BMD persen 97.78 97.78 97.78 97.78 97.78
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.4.1.1.4.24.1.1 Tersedianya Standar Harga
1.4.1.1.4.24.1.1.1 Jumlah Regulasi Standar Satuan Harga yang disusun dokumen 1 1 1 1 1
1.4.1.1.4.24.1.2 Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
1.4.1.1.4.24.1.2.1 Jumlah Regulasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah perangkat daerah dokumen 1 1 1 1 1
1.4.1.1.4.24.1.3 Tersedianya regulasi terkait Barang Milik Daerah
1.4.1.1.4.24.1.3. Jumlah Regulasi Terkait Standar Belanja dokumen - - - 1 -
1.4.1.1.4.24.1.4 Meningkatnya kualitas administrasi BMD SKPD
1.4.1.1.4.24.1.4. Jumlah Perangkat Daerah yang di monev SKPD 20 25 25 30 30
1.4.1.1.4.24.1.5 Meningkatnya Kualitas Pelaporan Barang Milik Daerah
1.4.1.1.4.24.1.5.1 Jumlah Laporan Barang Milik Daerah dokumen 1 1 1 1 1
1.4.1.1.4.24.1.6 Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
1.4.1.1.4.24.1.6.1 Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah kali 0 0 0 0 0
1.4.1.1.4.24.1.7 Meningkatnya tertib pengamanan BMD
1.4.1.1.4.24.1.7. Jumlah laporan Pengamanan BMD dokumen 3 3 3 3 3
1.4.1.1.4.24.1.8 Meningkatnya Tertib Penilaian Barang Milik Daerah
1.4.1.1.4.24.1.8.1 Jumlah BMD yang dinilai sesuai standar dan ketentuan yang berlaku unit 60 90 85 75 75
1.4.1.1.4.24.1.9 Meningkatnya tertib penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMD
1.4.1.1.4.24.1.9.1 Jumlah dokumen pemindahtanganan BMD dan dokumen regulasi BMD yang disusun dokumen 3 3 3 3 3
1.4.1.1.4.24.1.10 Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah
1.4.1.1.4.24.1.10.1 Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah laporan
1.4.1.1.4.24.1.11 Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
1.4.1.1.4.24.1.11.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah laporan
1.4.1.1.4.24.1.12 Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah
1.4.1.1.4.24.1.12.1 Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun laporan
1.4.1.1.4.24.1.13 Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah
1.4.1.1.4.24.1.13.1 Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah laporan
1.4.1.1.4.24.1.14 Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah
1.4.1.1.4.24.1.14.1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah laporan
1.4.1.1.4.24.1.15 Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
1.4.1.1.4.24.1.15.1 Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah dokumen
1.4.1.2 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
1.4.1.2.1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) angka 2,57 2,6 2,7 2,8 3
1.4.1.2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) predikat Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
Tujuan Renstra :
24.2 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
24.2.1 Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Badan predikat Baik Baik Baik Baik Sangat Baik
Sasaran Renstra :
24.2.1 Meningkatnya Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Badan
24.2.1.1 Predikat SAKIP Perangkat Daerah predikat A A A A A
24.2.1.2 Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah persen 90 92 93,33 95,56 97,78
24.2.1.3 Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah predikat Baik Baik Baik Baik Sangat Baik
Sasaran Program :
1.4.1.2.5 Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
1.4.1.2.5.1 Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 90 100 100 100 100
1.4.1.2.5.2 Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 92 96 96 96 100
1.4.1.2.5.3 Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen 95,56 95,56 95,56 97,78 97,78
1.4.1.2.5.4 Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100 100
1.4.1.2.5.5 Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu persen 93,33 95,56 95,56 97,78 97,78
1.4.1.2.5.6 Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu persen 93,33 93,33 95,56 95,56 97,78
1.4.1.2.5.7 Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 70 75 80 85 85
1.4.1.2.5.8 Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 70 75 77 77 80
1.4.1.2.5.9 Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik persen 80 80 85 85 85
1.4.1.2.5.10 Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam tata kelola kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik persen 65 70 75 80 85
1.4.1.2.5.11 Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokoleran persen Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
Sasaran Kegiatan :
1.4.1.2.5.24.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu
1.4.1.2.5.24.1.1 Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 85 90 95 100 100
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.24.1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.4.1.2.5.24.1.2 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen
1.4.1.2.5.24.1.1 Meningkatnya kualitas Renja Perangkat Daerah
1.4.1.2.5.24.1.1.1 Jumlah Dokumen Renja yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu dokumen 1 1 1 1 1
1.4.1.2.5.24.1.2 Meningkatnya kualitas Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
1.4.1.2.5.24.1.2.1 Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dokumen 2 2 2 2 2
1.4.1.2.5.24.1.3 Meningkatnya kualitas Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
1.4.1.2.5.24.1.3.1 Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dokumen 2 2 2 2 2
1.4.1.2.5.24.1.4 Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
1.4.1.2.5.24.1.4.1 Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu dokumen 1 1 1 1 1
1.4.1.2.5.24.1.5 Meningkatnya kualitas monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala
1.4.1.2.5.24.1.5.1 Jumlah rekomendasi hasil monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu dokumen 8 8 8 8 8
1.4.1.2.5.24.1.6 Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.4.1.2.5.24.1.6.1 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dokumen
1.4.1.2.5.24.1.7 Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1.4.1.2.5.24.1.7.1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dokumen
1.4.1.2.5.24.1.8 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.4.1.2.5.24.1.8.1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasi Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dokumen
1.4.1.2.5.24.1.9 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.4.1.2.5.24.1.9.1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dokumen
1.4.1.2.5.24.2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
1.4.1.2.5.24.2.1 Persentase penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 95 100 100 100 100
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.24.2.1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Gaji dan Tambahan Penghasilan ASN Perangkat Daerah
1.4.1.2.5.24.2.1.1 Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya orang 45 45 45 45 45
1.4.1.2.5.24.2.1.2 Jumlah Jenis Tambahan Penghasilan PNS jenis 2 2 2 2 2
1.4.1.2.5.24.2.1.3 Jumlah PTT dan Aparat Desa yang Dibayarkan Iuran BPJS-nya orang 4,086 4,086 4,086 4,086 4,086
1.4.1.2.5.24.2.2 Meningkatnya tertib administrasi penatausahaan keuangan perangkat daerah
1.4.1.2.5.24.2.2.1 Jumlah SPM yang diterbitkan dokumen 680 680 680 680 680
1.4.1.2.5.24.2.3 Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan akhir tahun
1.4.1.2.5.24.2.3.1 Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu dokumen 1 1 1 1 1
1.4.1.2.5.24.2.4 Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan berkala perangkat daerah
1.4.1.2.5.24.2.4.1 Jumlah dokumen Laporan keuangan berkala sesuai standar dan tepat waktu dokumen 4 4 4 4 4
1.4.1.2.5.24.2.5 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
1.4.1.2.5.24.2.5.1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang
1.4.1.2.5.24.2.5.2 Jumlah Jenis Tambahan Penghasilan PNS jenis
1.4.1.2.5.24.2.5.3 Jumlah PTT dan Aparat Desa yang Dibayarkan Iuran BPJS-nya orang
1.4.1.2.5.24.2.6 Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.4.1.2.5.24.2.6.1 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dokumen
1.4.1.2.5.24.2.7 Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.4.1.2.5.24.2.7.1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD laporan
1.4.1.2.5.24.3 Meningkatnya Tertib Administrasi BMD Perangkat Daerah
1.4.1.2.5.24.3.1 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD persen 95 100 100 100 100
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.24.3.1 Meningkatnya kualitas penyusunan laporan BMD perangkat daerah
1.4.1.2.5.24.3.1.1 Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu dokumen 3 3 3 3 3
1.4.1.2.5.24.4 Meningkatnya Kinerja PNS Perangkat Daerah
1.4.1.2.5.24.4.1 Persentase PNS Perangkat Daerah yang berkinerja baik persen 70 75 80 85 90
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.24.4.1 Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian
1.4.1.2.5.24.4.1.1 Jumlah Jenis Administrasi Kepegawaian yang Terkelola dengan Tertib jenis 5 5 5 5 5
1.4.1.2.5.24.4.2 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
1.4.1.2.5.24.4.2.1 Jumlah Jenis Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai yang diterbitkan jenis 4 4 4 4 4
1.4.1.2.5.24.4.3 Terpenuhinya Standar Kompetensi Minimal Pegawai pada Perangkat Daerah
1.4.1.2.5.24.4.3.1 Jumlah Pegawai yang menyelesaikan pendidikan dan pelatihan jenis 2 2 2 2 2
1.4.1.2.5.24.4.4 Meningkatnya Kompetensi Pegawai pada Perangkat Daerah
1.4.1.2.5.24.4.4.1 Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan orang 1 1 1 1 1
1.4.1.2.5.24.4.5 Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
1.4.1.2.5.24.4.5.1 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket
1.4.1.2.5.24.5 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
1.4.1.2.5.24.5.1 Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 95 95 95 100 100
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.24.5.1 Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan
1.4.1.2.5.24.5.1.1 Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan yang tersedia jenis 3 3 3 3 3
1.4.1.2.5.24.5.2 Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
1.4.1.2.5.24.5.2.1 Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia jenis 43 43 43 43 43
1.4.1.2.5.24.5.3 Terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga
1.4.1.2.5.24.5.3.1 Jumlah jenis alat-alat rumah tangga yang tersedia jenis 7 7 7 7 7
1.4.1.2.5.24.5.3.2 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket
1.4.1.2.5.24.5.4 Terpenuhinya kebutuhan makan minum
1.4.1.2.5.24.5.4.2 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket
1.4.1.2.5.24.5.4.11 Jumlah jenis makan minum yang tersedia jenis 1 1 1 1 1
1.4.1.2.5.24.5.5 Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
1.4.1.2.5.24.5.5.1 Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia jenis 3 3 3 3 3
1.4.1.2.5.24.5.5.2 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket
1.4.1.2.5.24.5.6 Terpenuhinya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.4.1.2.5.24.5.6. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dokumen
1.4.1.2.5.24.5.6.1 Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan jenis 2 2 2 2 2
1.4.1.2.5.24.5.7 Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi perangkat daerah
1.4.1.2.5.24.5.7.1 Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi dalam daerah laporan 24 24 24 24 24
1.4.1.2.5.24.5.7.2 Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah laporan 106 106 106 106 106
1.4.1.2.5.24.5.7.3 Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah laporan
1.4.1.2.5.24.5.8 Terkelolanya Layanan SPBE Perangkat Daerah
1.4.1.2.5.24.5.8.1 Jumlah Jenis Layanan Informasi Berbasis Elektronik yang Terkelola jenis 3 3 3 3 3
1.4.1.2.5.24.5.8.2 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dokumen
1.4.1.2.5.24.5.9 Tersedianya Bahan/Material
1.4.1.2.5.24.5.9.1 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Paket
1.4.1.2.5.24.6 Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.4.1.2.5.24.6.1 Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 75 80 80 85 85
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.24.6.1 Terpenuhinya kebutuhan mebeluer
1.4.1.2.5.24.6.1.1 Jumlah unit mebeleur unit 10 10 10 10 10
1.4.1.2.5.24.6.2 Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin
1.4.1.2.5.24.6.2.1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin unit 7 7 7 7 7
1.4.1.2.5.24.7 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
1.4.1.2.5.24.7.1 Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 95 95 95 100 100
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.24.7.1 Meningkatnya tertib persuratan dan administrasi kepegawaian
1.4.1.2.5.24.7.1.1 Jumlah Surat masuk dan keluar yang terkelola surat 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
1.4.1.2.5.24.7.1.2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat laporan
1.4.1.2.5.24.7.2 Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.4.1.2.5.24.7.2.1 Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi yang terpenuhi jenis 1 1 1 1 1
1.4.1.2.5.24.7.2.2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan laporan
1.4.1.2.5.24.7.3 Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
1.4.1.2.5.24.7.3.1 Luas Gedung dan halaman kantor kondisi bersih m2 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
1.4.1.2.5.24.7.3.2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan laporan
1.4.1.2.5.24.8 Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.4.1.2.5.24.8.1 Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 90 90 95 95 95
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.24.8.1 Tertibnya perizinan dan terpeliharanya kendaraan dinas jabatan
1.4.1.2.5.24.8.1.1 Jumlah unit kendaraan jabatan yang terpelihara dan dilengkapi surat izin unit 1 1 1 1 1
1.4.1.2.5.24.8.2 Tertibnya perizinan dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional
1.4.1.2.5.24.8.2. Jumlah unit kendaraan operasional yang terpelihara dan dilengkapi surat izin unit 12 12 12 12 12
1.4.1.2.5.24.8.3 Terpeliharanya peralatan dan mesin secara rutin
1.4.1.2.5.24.8.3.1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang Terpelihara unit 45 45 45 45 45
1.4.1.2.5.24.8.4 Terpeliharanya gedung kantor secara rutin
1.4.1.2.5.24.8.4.1 Luas bangunan dan halaman kantor yang terpelihara m2 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
1.4.1.2.5.24.8.4.2 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi unit